KPK-Sultra adukan Bupati Butur ke Ombusman RI atas Dugaan Nepotisme pada Pengangkatan SKPD

Foto : KPK-Sultra saat berfoto bersama Komisioner Ombusman RI Perwakilan Sultra/Newskritis.

 

KENDARI SULTRA, NEWSKRITIS.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Keadilan - Sulawesi Tenggara (KPK-Sultra) bertandang ke Ombusman RI Perwakilan Sultra untuk melaporkan dugaan adanya tindakan Nepotisme yang dilakukan Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur) Ridwan Zakaria dalam pengangkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terjadi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Butur.

Saat ditemui awak media, Shiffu Mbadha Selaku Jendral Lapangan KPK-Sultra mengungkapkan bahwa telah terjadi konspirasi nepotisme yang dilakukan oleh Bupati Butur pada pelantikan ASN sebagai SKPD di pemerintahannya pada tanggal 3 September 2021 yang lalu dan menjadi polemik di kalangan masyarakat.

“Pada unsur pelantikan yang dilakukan Bupati Butur telah menuai polemik dikalangan masyarakat Butur, sebab telah terjadi sistim dinasti dengan melakukan tindakan-tindakan nepotisme dengan melantik pejabat SKPD dari tingkat ponakan hingga sampai tingkat sepupu, dan menantu, istri dari Bupati Butur itu sendari. Sehingga hal ini kami anggap Bupati telah menganut sistim demokrasi feodalisme di Butur,” ungkapnya, Rabu (8/9/2021).

 

Lajut, Shiffu Mbadha juga menilai bahwa pergantian jabatan atau pemutasian para ASN yang telah menduduki jabatan SKPD sebelumnya di Butur tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

 

“Kami menilai pemutasian para ASN yang telah menduduki jabatan SKPD di Butur  tidak memiliki landasan dan tidak memiliki alasan yang rasional, Sementara dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan pemutasian jabatan terhadap ASN harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” terangnya.

Ia juga berharap kepada Ombusman RI Perwakilan Sultra agar merespon hal ini sebagai upaya fungsi pengawasan Publik.

“Atas dasar pemutasian sepihak itu dan adanya indikasi nepotisme, kami mengadukan Bupati Butur ke Ombusman RI Perwakilan Sultra untuk sekiranya pemutasian jabatan beberapa kepala dinas yang ada di Butur untuk kemudian dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengawasan Publik,” tandasnya.**

 

Laporan : Novi Astuti.

Editor     : Adhar.