 |
| Foto : Audiensi yang dilakukan oleh GMNI Makassar bersama Dinas Sosial Kota makassar terkait Seratus Ribu Paket Bansos yang belum tersalurkan/Newskritis.com |
MAKASSAR SULSEL, NEWSKRITIS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Makassar menyambangi Kantor
Dinas Sosial Makassar untuk meminta penjelasan mengenai Bansos Covid 19
bersumber dari APBD yang belum tersalurkan, mengingat hari ini hari terakhir
pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Makassar.
Audiensi ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Makassar Rusmayani Madjid di ruangannya.
Hasril, Ketua DPC GMNI Makassar mengatakan bahwa polemik
Bansos yang sampai hari ini belum tersalurkan perlu dipertanyakan, masyarakat
ditengah pemberlakuan PPKM Level 4 tentu sangat membutuhkan bansos ini.
"Terkait persoalan bansos, tentu kami berharap segera disalurkan, masyarakat yang terdampak tentu sangat membutuhkan. Kami juga menekankan terkait data penerima bansos covid 19 ini betul-betul diperhatikan, agar bantuan ini tepat sasaran," Katanya, Senin (2/8/2021).
GMNI Makassar juga mempertanyakan sejauh mana peranan Dinsos
Makassar pada persoalan Bansos ini, bagaimana mekanisme pendataan masyarakat,
serta kendala-kendala yang terjadi sehingga Bansos tersebut belum disalurkan.
Wakil ketua GMNI Bidang Politik dan Advokasi, Lukman ijas
mempertanyakan isu yang berkembang terkhusus data penerima bansos yang belum
rampung.
"Kami perlu mempertanyakan persoalan sinkronisasi data yang
bermasalah antara data pusat (kementerian sosial) dengan data di Dinas Sosial
Makassar, jangan sampai ini dijalankan diatas data yang bermasalah,"
tambah Lukman.
Disisi lain, Plt. Kepala Dinas Sosial Makassar Rusmayani Madjid dalam
audiensi tersebut mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menyandingkan
data Bansos yang terdampak Covid 19, serta menyusun strategi agar penerima
Bansos tersebut betul-betul tepat sasaran.
"Pemerintah telah merealokasikan APBD untuk pengadaan
Bansos Covid 19 sebanyak 100 ribu paket Bansos. Tentu kita juga menginginkan
Bansos ini secepatnya disalurkan. Namun, kami juga tidak ingin penerima Bansos
tidak tepat sasaran, maka kami harus ekstra hati-hati dalam penyandingan data
penerima bansos ini. Kita mengikuti arahan Walikota Makassar bahwa penerima
tidak boleh ada yang double dari penerima PKH, BPNT atau BST,” katanya.
Dia juga mengakui adanya kendala terkhusus pada penyandingan
data yang berasal dari DTSK atau dari kementerian sosial sehingga Pemkot
beserta Dinsos melibatkan langsung RT/RW untuk mendata langsung warganya yang
terdampak Covid dan berhak mendapat Bansos tersebut.
"RT/RW akan mendata masyarakatnya yang benar-benar
terdampak dan berhak dengan mengacu pada data yang telah Dinsos berikan ke
tiap-tiap kecamatan. Setelah5 ada data dari RT/RW, Akan divalidasi oleh Lurah
dan camat masing-masing bahwa inilah data yang sebenarnya. Dinsos hanya tinggal
memverifikasi ulang apakah KK itu benar-benar terdaftar di DTSK dan bukan
merupakan penerima PKH, BPNT, dan BST Jika ditemukan data itu tidak berhak, kami
akan suruh ganti dengan masyarakat lain yang berhak," tambahnya.
Untuk memverifikasi data penerima bansos ini, pihak Dinsos akan
meluncurkan sebuah aplikasi digital yang secara otomatis mendeteksi apakah data
tersebut berhak atau tidak. Dalam audiensi ini GMNI Makassar juga diberikan
data DTSK dan data yang diberikan Dinsos ke kecamatan untuk dipelajari dan ikut
mengontrol implementasi di lapangan.
"Kedepan, saya berkomitmen agar Dinsos terkhusus untuk
Bansos ini akan terbuka dan transparan. Data masyarakat juga akan selalu
diperbaharui," tutup Kadis, Rusmayani Madjid.
Diakhir audiensi, GMNI Makassar mengatakan bahwa apa yang
mereka lakukan saat ini bukanlah akhir dari pertemuan mereka bersama Dinsos.
Mereka akan terus mengawal pengadaan paket Bansos di Kota Makassar.
"Kehadiran kami di Dinsos hari ini bukanlah yang terakhir,
tentu setelah proses penyandingan data tersebut rampung kami akan kembali
mengawal persoalan pengadaan paket Bansos yang menjadi tanggung jawab Dinsos
Makassar," tutup Anwar, Ketua Komisariat GMNI UIM yang juga hadir dalam
audiensi.
Audiensi GMNI dan Dinsos Makassar ini dihadiri beberapa pengurus
Cabang dan Komisariat GMNI, serta turut hadir mendampingi Plt. Kadis Sosial,
Sekdis dan beberapa pejabat Dinsos lainnya.**
Laporan
: Redaksi.
Editor
: Adhar.