 |
| Foto : Ritsu, Ketua Pemuda dan Pelajar Lasalimu/DokPri. |
BAUBAU SULTRA, NEWSKRITIS.COM - Gerakan Pemuda Pelajar Lasalimu (GPP Lasel) menyoroti pernyataan Rafiun yang saat itu sebagai Ketua DPRD Buton terkait polemik Aset Buton dan Baubau.
Ritsu Ketua Gerakan Pemuda Pelajaran Lasalimu Selatan Sebut Rafiun mbalelo dalam menyatakan sikap terkait polemik Aset Buton dan Baubau, pasalnya pada tahun 2019 lalu Rafiun pada saat menjadi Ketua DPRD Buton beliau tidak sesangar sekarang dalam menyatakan sikap.
"Pada tahun 2019 lalu beliau bahkan menyatakan bahwa beliau mendukung langka KPK RI dalam mengatur soal aset kedua Daerah ini namun sekarang kok bedah lagi apa yang disampaikan," ujar Ritsu dalam keterangan persnya, Sabtu (16/1/2021).
Ritsu yang juga pemuda asal Kabupaten Buton meminta kepada Rafiun agar berjiwa kesatria komitmen dengan apa yang telah diucapkan jangan mbalelo.
Kita seharusnya berjiwa kesatria baik Pemda Buton, DPRD Buton, juga masyarakat Buton, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang disaksikan KPK RI dan aset limpahan tersebut sudah tercatat di BPK RI dan menjadi Aset Kota Baubau. Apabila Ketua DPRD Buton menyatakan bahwa mekanisme ini tidak benar sesuai UU bisa menuntut KPK RI terkait itu," ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ia mendukung limpahan Aset Buton yang telah diserahkan ke Kota Baubau yang di mediasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Gubernur Sultra pada Agustus 2019 lalu yang di sepakati oleh Bupati Buton dan Walikota Baubau.
"Kami mendukung limpahan aset Buton ke Baubau dan untuk apalagi dipersoalkan. Lagian Buton dan Baubau merupakan rumpun yang sama, masyarakat Buton adalah masyarakat Baubau begitupun sebaliknya, aset inikan sudah sejak 2001 lalu jadi polemik seharusnya secara UU sudah diserahkan dikota Baubau namun sampai sekarang belum dilakukan," ungkap Ritsu.
Ritsu berharap polemik persoalan aset Buton dan Baubau dapat ditengahi oleh semua elemen masyarakat Buton dan Baubau tanpa ada ego untuk menyongsong terbentuknya Provinsi Buton Kepulauan.
"Kami berharap polemik ini bisa didudukan bersama semua elemen masyarakat jangan saling ego untuk menyongsong provinsi Kepulauan Buton nantinya," pungkasnya.*
Laporan : Rama.
Editor : Adhar.