 |
| Foto : Logo ALMISBAT |
JAKARTA, NEWSKRITIS.COM - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) turut mengamati, dan memberikan tanggapannya tentang polemik pernyataan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon terhadap Kemendikbud RI, yang menyebut kementerian itu disusupi PKI (Partai Komunis Indonesia).
Di mana, disampaikan Almisbat, pernyataan itu didukung politisi DPR asal PKS Abdul Fikri Faqih, yang mengajak publik mewaspadai upaya pembelokkan sejarah oleh pihak tertentu.
"Inti dari serangan Fadli Zon di publik terhadap Kemendikbud berkisar soal posisi Hilmar Farid yang membela sejarah versi PKI. Fadli Zon antara lain memberi ilustrasi bahwa Hilmar ingin membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam. Lebih lanjut Fadli Zon menyatakan, Hilmar menyalahkan Orde Baru dan TNI dalam peristiwa 1965," tulis Ketum Almisbat, Hendrik D. Sirait dalam keterangan persnya, Jumat (22/4/2021).
FZ juga menyoroti hilangnya tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang hilang dari buku sejarah versi Kemendikbud yang sudah diklarifikasi di publik oleh Hilmar Farid.
"Dari berbagai pernyataannya itu terlihat dengan gamblang tentang posisi politik Fadli Zon diranah publik. Pernyataannya itu secara jelas mengindikasikan bahwa ia pendukung setia rezim Orde Baru. Hal ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa bahwa anasir-anasir Orde Baru masih eksis hingga saat ini. Merupakan fakta yang tak terbantah bahwa Fadli Zon tidak pernah bersikap kritis sema sekali terhadap rezim Orde Baru," ujar Hendrik.
Dengan demikian, lanjutnya, menjadi jelas pula bahwa posisi politik Fadli Zon bersama para pendukungnya berlawanan secara diametral terhadap amanah gerakan reformasi 1998.
"Harus dicatat bahwa gerakan reformasi 1998 merupakan manifestasi sikap rakyat Indonesia yang menolak rezim Orde Baru yang terbukti melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia," tegasnya.
Melalui wacana “Kemendikbud kesusupan PKI”, menurut Hendrik, yang juga akitivis tahun 1990-an, Fadli Zon beserta kelompok pendukungnya memang bermaksud menancapkan pengaruhnya di Kemendikbud untuk mengembalikan “sejarah” sebagaimana yang ditulis rezim Orde Baru.
"Tergambar dengan jelas bahwa proyek politik yang mereka usung adalah ingin membatalkan proses reformasi di segala bidang sebagaimana yang diperjuangkan gerakan reformasi 1998," katanya.
Manuver Fadli Zon cs yang jelas-jelas anti-reformasi itu, lanjut Hendrik lagi, harus disikapi secara kritis.
"Ini merupakan catatan bagi semua anak bangsa bahwa anasir-anasir Orde Baru ternyata belum punah. Oleh karena itu, sikap waspada terhadap setiap gerakan pro Orde Baru dalam berbagai manfestasinya tetap diperlukan," tekannya.**
Laporan : AR.
Editor : Adhar